Pertemuan Konsultasi Keempat AS-Taiwan tentang Pemerintahan Demokratis di Kawasan Indo-Pasifik telah diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2024 secara tatap muka di Taipei, dan secara virtual di Washington D.C.
Pertemuan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019 oleh Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) dan American Institute in Taiwan(AIT), dan berfungsi sebagai platform bagi AS dan Taiwan untuk melaksanakan proyek-proyek bersama di bidang kebebasan, hak asasi manusia, dan transparansi kawasan Indo-Pasifik.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Departemen Urusan Amerika Utara, Wang Liang-yu, dan Allison Peters, Wakil Asisten Menteri dari Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh.
Dalam pertemuan kali ini, para peserta berdiskusi tentang bagaimana menghadapi manipulasi dan gangguan informasi asing, memperkuat pemerintahan demokratis Indo-Pasifik, memperkuat ketahanan demokrasi dan masyarakat sipil Taiwan, serta peningkatan kerja sama di masa depan.
Wakil Menteri Luar Negeri, Hsieh Wu-chiao, mengatakan bahwa rezim otoriter bermaksud untuk mengubah iklim internasional dengan menggunakan perang kognitif, penyebaran disinformasi, dan bahkan menggunakan kecerdasan buatan untuk mengekspor paham otoritarianisme secara digital, dan merusak keyakinan masyarakat dalam sistem demokratis.
Tantangan dan ancaman ini telah mendorong negara-negara demokrasi untuk berwaspada dan bersatu, seperti yang ditunjukkan dengan semakin eratnya hubungan kemitraan Taiwan-AS yang didasari oleh nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan supremasi hukum. Taiwan akan terus mendorong kerja sama sektor publik dan swasta dengan negara-negara sehaluan.
Tahun ini, Taiwan dan AS akan merayakan 45 tahun pelaksanaan Taiwan Relations Act. Sebagai kelanjutan dari Summit for Democracy tahun lalu, pertemuan ini adalah contoh lain dari kuatnya ikatan Taiwan-AS yang telah lama terjalin. Dengan tingginya angka pelaksanaan pemilihan umum yang akan diselenggarakan di seluruh dunia pada tahun 2024, Taiwan berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan AS untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.
